AKHIRNYA ERICK TOHIR MEMBUAT SURAT PERMOHONAN TIDAK PERNAH DIPIDANA UNTUK PERSYARATAN CAWAPRES

Jakarta,Kompas Rakyat

Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir semakin menguat menjadi bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Hal ini menguat setelah adanya surat permohonan tidak pernah dipidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Terkait pengurusan syarat menjadi calon wakil presiden tersebut, dibenarkan Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto kepada awak media, Rabu (18/10/2023).

Menurut Djuyamto, nama-nama pemohon yang sudah mengurus persyaratan tidak pernah dipidana ke PN Jaksel adalah Yusril Iza Mahendra, Erick Thohir, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar.
“Surat permohonan tersebut telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana permohonan yang ajukan para pemohon. Keperluannya, untuk persyaratan pendaftaran Pilres,” ujar Djuyamto.

Djuyamto, SH, MH, Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Seperti diketahui, Rabu (18/10/2023) PDI Perjuangan telah mengumumkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo.

Dengan demikian, hingga hari ini sudah dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan partai pengusung. Pasalnya, Anies Baswedan sudah terlebih dulu mendeklarikan diri berpasangan dengan Muhaimin Iskandar.
Dikutip dari kompasrakyatonline.com, Erick Thohir salah satu bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Menjawab hal ini, Erick Thohir pun mengutip lirik dalam lagu Afgan berjudul ”Jodoh Pasti Bertemu”.
”Terlalu dini kalau bilang siap-siap (jadi bakal calon wakil presiden), enggak ada. Yang saya sudah sampaikan, percayalah kayak lagunya Afgan, kalau jodoh, pasti bertemu. Itu aja kan,” ujar Erick belum lama ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan konsisten mengusulkan dua nama untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yaitu Erick Thohir di urutan pertama dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

(Red)