Tiakur Kab MBD,Kompas rakyat.com,.Akibat penggunaan keuangan Dana Bumdes enam Desa Pulau Moa dinilai amburadul,sehingga mengakibatkan mosi tidak percaya dari sejumlah kepala Desa pulau Moa Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya ( mbd).
Kepala Desa Wakarleli Marnex Tanody S.Pd,dengan tegas menyerukan agar dana Desa berjumlah Rp,100 juta yang diserahkan kepada Bumdes Moa bersatu pimpinan Yongki Dolaiteri agar dikembalikan sebelum masuk rana Hukum lebih jauh,tegasnya.
Hal ini disampaikan Tanody disela-sela kunjungan Pangdam XVI Patimura
di Pulau Moa pekan kemarin.Ditegaskannya pulah bahwa sejak tahun 2019 ada tujuh Desa diadakan pertemuan di kantor kecamatan weet guna membahas pendirian Badan usaha milik Desa ( BumDes) Moa Bersatu,Kala itu pimpinan kecamatan adalah saudara Joly Silueta sekaligus mediator dari tujuh Desa pulau moa tersebut.
Dari ketujuh Desa yang menyanggupi penyertaan modal adalah Desa Patty,wakerleli,Kaiwatu,Klis,Tounwawan,Moain,sementara Desa werwaru berhalangan alias abstain dikarenakan dana Desa tidak dianggarkan tahun itu,ujarnya.
Dari rapat tersebut maka lahirnya kesepakatan bersama 6(enam)Kepala Desa yakni, masing-masing kepala desa harus bertanggung jawab kepada desa dan masyarakat, Sekaligus penyertaan modal untuk setiap Desaa sebesar Rp,100 juta bebernya.
Dalam pada itu saya terpilih sebagai badan koordinator antar Desa ( BKAD) BumDes Moa bersatu.Namun dengan berjalannya waktu Bumdes yang dibentuk sejak tahun 2019 ini tidak mensejaterahkan masyarakat melainkan mengecewakan,dan Olen sebab itu dengan tegas saya minta kepada ketua BumDes Moa bersatu Yongki Dolaitery agar segerah kembalikan uang ke-desa masing-masing sebab selama ini kami tidak dapat keuntungan dari penyertaan modal dana desa yang kami anggaran sejak tahun 2019 bebernya.
Diakuinya bahwa selama Lima tahun ini uang dari ke-enam Desa
Berjumlah Rp, 600.juta yang sudah dipercayakan kepada pihak BumDes Moa Bersatu dengan konpensasi keuntungan untuk setiap desa berhak menerima 25%.Namun kenyataan-nya lain yang di terima hanyalah kekecwaan.Seiring waktupun berjalan,Yang menjadi keanehan disini adalah setiap tahun tidak pernah ada rapat tahunan perusahan sama sekali.
Bahkan untuk pertanggung-jawaban laporan tahunan kegiatan Ketua Bumdes bersatu juga tidak ada,jadi kami disini bingung bercapur sedih,karena ketidak transparansi
Kinerja dari badan pengurus tentu saja dapat pula dipertanyakan,sebab Rp 600 juta dana Desa tersebut itu sangat besar jumlahnya .
Terpisah,Kepala Desa Kaiwatu Roy Lewanmeru ketika dimintai komentarnya terkait mandeknya penyertaan modal enam Desa untuk BumDes Moa Bersatu,mengatakan sangat tidak setuju jika anggaran dana Desa yang berasal dar masing-masing Desa selama ini tidak terlihat wajahnya dimana dan kapan itu ada aktifitasnya,bahkan sama sekali tidak menguntungkan malah merugikan masyarakat.
Kantor saja tidak terlihat disana,ini kenyataan,.sehingga hal ini patut diduga telah terjadi kesalahan besar dan akan berbutut panjang.Olehnya itu dana yang diberikan sebagai penyertaan modal tersebut seharusnya dikembalikan ke asal Desa masing-masing,sebab pengurus dari Bumdes Moa bersatu kelihatan sudah tidak kompak,alis masing-masing cari jalan sendiri.
Ditempat terpisah Yongki Dolaiteri yang di temui wartawan di kediamannya beberapa waktu lalu,menjelaskan kalau selama ini pengurus Bumdes yang sudah dibentuk sejak tahun 2019 tak lagi ada kekompakan,dimana mereka saya mengundang rapat tetapi tidak ada yang hadir,membuat dirinya kecewa sehingga iapun berharap kalau dari pengurus tidak mau lagi hadir,karena kesibukan,atau sudah mendapat lapangan kerja maka alangkah baiknya kita kembalikan saja dana ini ke desa masing- masing tegasnya yongki.
Ditanya berapa uang yang masih tersisa dikas.? Perlu saya jelaskan bahwa uang yang ada kurang lebih Rp.350 juta,kemudian utang kita masih banyak yang belum sempat tertagi di sejumlah desa berupa beras dan lainya,dengan jumlah puluhan juta rupiah kesalnya.(em)
Komentar