oleh

Rapat DPRD Kota Depok Dalam Rangka Hari Kemerdekaan RI ke-79

Depok, Kompas Rakyat Online
Hari ini DPRD Kota Depok mengadakan Rapat Paripurna, dengan tujuan menyambut Hari Kemerdekaan RI
yang ke-79, seraya mendengarkan sambutan Ketua MPRI, DPR RI serta Presiden RI, Jokowi Widodo.

Pada kesempatan tersebut,Ketua DPRD Kota, Yusuf Saputra, menyampaikan, bahwa tujuan dari Rapat
Paripurna yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024, dengan sejumlah susunan
acara. Ia juga menyampaikan, bahwa anggota yang hadir berjumlah 25 dari 50 anggota.

Acara diawali dengan siaran langsung dari Gedung DPR RI. Dimana dalam kesempatan yang sama,
Presiden RI Jokowi Widodo menyampaikan, bahwa genap 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik
Indonesia. Tahun ini juga genap 5 tahun, Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil
Presiden Republik Indonesia. “Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami
bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya,”
ujar Jokowi.

“Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir, saya dan Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma’ruf Amin berdiri
di sini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Bapak Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun
ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi
langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa
yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai
kemajuan bersama di masa yang akan datang. Selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah
fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran,
membangun dari desa, membangun dari daerah terluar. Sehingga, sampai saat ini kita telah
membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol
baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan
1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.”

Kita berhasil menurunkan biaya logistik, yang dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di
tahun 2023. Sehingga, kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi
peringkat 27 di tahun 2024.

Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu,
ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi
COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin
memanas.

Patut kita syukuri, dan Alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu
pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen,
walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan
Maluku justru mampu tumbuh di atas 6 persen, dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen.

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen, di saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar
biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita
turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga mampu
kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Tingkat pengangguran
juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024.

Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai
layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia
yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun anggaran sebesar Rp113 triliun dipergunakan untuk Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun
ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK
di seluruh tanah air Indonesia. Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun
telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya.

Dan, Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian
18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.

Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan
masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Dan pembangunan yang membuka
peluang untuk tumbuh bersama-sama.

Kiita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan
tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara
lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa
yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Dimulai
dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial
lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

Telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka
lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp158 triliun
selama 8 tahun ini.

Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan
rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, kita juga
telah mengambil aset kita kembali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang
selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan
Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali.

Di sisi ekonomi hijau, Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini karena Indonesia
memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 GW, baik
dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi. Sehingga, kita
terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati
dan bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang
berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.

Di sektor teknologi dan digitalisasi, kita memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan
pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.

Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024, tahun ini.

Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up
Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri
ini.

Dukungan produk dalam negeri juga kita berikan perhatian khusus dengan memprioritaskan belanja
APBN, APBD, dan BUMN untuk produk-produk dalam negeri.

Di bidang hukum, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya
memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai
upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.

Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang
nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan
kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi
lagi.

“Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh
Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan
aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan
menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa.”

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan,
merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang
strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi
Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPD RI yang terus
mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan
pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.
Begitu juga dengan BPK RI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh
kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam
organisasi dan forum-forum internasional.

Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa
Pemilu. Serta, Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan
melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan
pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan. Komisi Yudisial RI yang telah berperan
aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan
masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara

Tidak lupa juga, Jokowi dan Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma’ruf Amin mohon maaf. “Saya tahu, bahwa hasil
yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya
sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak–Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan
persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang
kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045,”
ucapnya.

“Terakhir, kepada Presiden Terpilih, Bapak Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, tahun depan,
Insyallah, Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024,
izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan
saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai
Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dan dari
pusat-pusat kota kepada Bapak.”

Adapun, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI,
pada Jumat (16/8/2024).

Bamsoet membuka pidatonya dengan mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil
Presiden Ma’ruf Amin dalam 5 tahun terakhir. Sidang Tahunan dan Pidato Kenegaraan hari ini bakal
menjadi yang terakhir bagi Presiden Jokowi.

“Selamat atas mandat yang segera diemban oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Keduanya akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil
Presiden pada Oktober 2024 mendatang,” ujar Bamsoet.

Isu kedaulatan pangan ikut disinggung oleh Bamsoet. Pemerintahan selanjutnya perlu menyusun
strategi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan, bukan sekadar ketahanan pangan. Istilah
ketahanan pangan masih membuka celah terhadap praktik impor bahan pangan dari luar negeri.

Digitalisasi juga menjadi sorotan. Menurutnya, kemajuan teknologi bisa menjadi jawaban atas
berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah, baik di bidang perdagangan, jasa keuangan, hingga
birokrasi pemerintahan. Hanya saja, dia mencatat, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk
memeratakan akses digital bagi rakyat, khususnya di Indonesia bagian timur.

Bamsoet juga menyampaikan masih lemahnya keamanan siber Indonesia. Menurut National Cyber
Security Index, Indonesia masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan
siber.

Acara ditutup dengan lagu kebangsaan serta uraian yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Depok,
yang menyampaikan bahwa telah didengarkannya sambutan pidato kenegaraan Presiden RI Jokowi
berkaitan dengan menyambut Hari Ulang Tahun RI ke 79 tahun 2024.

Adapun, slogan yang disampaikan ‘Nusantara Indonesia Maju’ dengan tema menginterpresatasikan
untuk mewujudkan dukungan dari semua warga dengan semangat gotong royong dan juga mengantarkan
Indonesia sebagai negara yang terbukti tangguh dalam menghadapi segala tantangan yang juga
memiliki prinsip gotong royong.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Depok menyampaikan ucapan Hari Ulang RI Tahun ke 79. Dimana
Ia berharap, agar segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Depok dapat
bermanfaat bagi warga kota. Ia juga berpesan, agar warga Kota Depok agar tetap kompak. BS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.